Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, bantuan makanan bergizi gratis itu akan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengklaim ada 413 kabupaten dan 93 kota di seluruh provinsi yang ingin ikut serta dalam program unggulan Presiden Prabowo tersebut.
Tito mengatakan akan mengecek kemampuan keuangan masing-masing daerah yang ingin bergabung. Ia mengatakan sudah menggelar rapat virtual dengan seluruh sekretaris daerah dan sebagian sudah mengalokasikan anggaran.
“Untuk tahun 2025, kontribusi daerah yang mau berpartisipasi sekitar Rp2,3 triliun. Dimulai September nanti. Setelah kepala daerah dilantik, akan ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, 17 Januari 2025.
Kementerian Dalam Negeri telah menghitung target 2.000 hingga 4.000 Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dimulai pada September dengan anggaran kabupaten/kota sebesar Rp2,3 triliun ditambah anggaran provinsi sekitar Rp2,5 triliun atau total Rp4,8 triliun.
“Jadi kita bisa membangun sekitar 4.000 SPPG di sekolah,” kata Tito.
Ada dua cara bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam penyediaan makanan bergizi gratis. Pertama, pemerintah daerah dapat membangun SPPG dan mendorong masyarakat untuk memproduksi bahan baku. Kedua, pemerintah daerah dapat menyalurkan dana ke sekolah untuk membangun infrastruktur yang kemudian dikelola oleh sekolah.
“Tadi Bapak Presiden sudah perintahkan agar kami berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, titik-titik yang belum menjadi sasaran. Mungkin bisa diliput oleh daerah-daerah di sekolah tersebut,” kata Tito.
Namun, penyelenggaraan makanan bergizi gratis di sekolah tetap berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional. Pemerintah daerah dapat terlibat dalam pengawasan melalui inspektorat kabupaten/kota.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, anggaran program makanan bergizi gratis yang saat ini mencapai Rp71 triliun hanya akan bertahan hingga Juni 2025. Padahal, dana tersebut belum mampu menjangkau seluruh anak sekolah di Indonesia.
“Sekarang Rp71 triliun cukup sampai Juni. Kalau Januari tahun depan semuanya kita mau, maka anggaran yang kita butuhkan Rp420 triliun,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Selasa, 7 Januari 2025.