Business New City – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tersinggung dengan pernyataan Bank Dunia yang menyebut Indonesia termasuk negara terburuk dalam pemungutan pajak. Hal itu disampaikan Bank Dunia kepada Luhut saat menyambangi Kantor DEN tiga pekan lalu.
“Beliau memberikan pemaparan, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemungutan pajak terburuk . Kita waktu itu dibandingkan dengan Nigeria, saya tersinggung,” kata Luhut, dalam acara Spirit Awal Tahun 2025 di Menara Global, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Januari 2025.
Luhut mengatakan Bank Dunia memperkirakan jika Indonesia mampu mengelola pajak secara optimal, penerimaan negara dapat meningkat hingga 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan tambahan penerimaan sebesar Rp1.500 triliun.
Ia juga menyampaikan kepada Bank Dunia bahwa Indonesia berencana membuat layanan pemerintah digital atau Government Technology (GovTech) untuk memudahkan pemerintah memantau setiap pergerakan ekonomi. “Ini sama seperti PeduliLindungi saat Pandemi Covid-19. Kita hampir tidak mengeluarkan biaya di sana, tetapi dengan PeduliLindungi kita dapat mengontrol pergerakan penduduk dan keamanan dalam satu gedung, satu area, sehingga mengurangi penyebaran Covid saat itu,” ungkapnya.
Luhut mengatakan, saat ini pemerintah sudah memiliki layanan digital Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) untuk mengatur perpajakan. Melalui sistem ini, semua kegiatan produksi, termasuk impor dan ekspor mineral, bisa terekam dan terlacak. “Sudah berapa yang diekspor, sudah bayar royalti atau belum, ada utang ke pemerintah atau tidak. Kalau sudah begitu, otomatis terblokir,” katanya.
Luhut menargetkan aplikasi Govtech bisa berjalan pada Agustus, dan optimal dalam tiga tahun ke depan. Menurutnya, ada 300 anak bangsa yang terlibat dalam pembuatan layanan digital tersebut. “Jadi ini bukan impor. Peduli Lindungi juga membantu secara langsung,” katanya.