Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengisyaratkan rencana penghapusan BBM bersubsidi pada tahun 2027. Ia mengusulkan sistem penetapan harga BBM terpadu kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, mungkin dalam waktu dua tahun ini bisa mencapai harga yang seragam,” kata Luhut dalam acara Economic Outlook 2025 yang digelar di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada Kamis, 20 Februari 2025. “Tidak akan ada lagi subsidi untuk bahan-bahan seperti bahan bakar minyak, solar, dan sebagainya.”
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo itu menjelaskan, subsidi akan langsung disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat. “Subsidi akan diberikan kepada mereka yang memang memenuhi syarat,” katanya.
Pendekatan ini, menurutnya, akan menghasilkan penghematan anggaran negara hingga triliunan rupiah. “Jadi menurut saya, itu pilihan terbaik, kita bisa menghemat miliaran dan miliaran dolar,” imbuh Luhut.
Luhut juga meyakini kecerdasan buatan (AI) juga bisa dimanfaatkan untuk membantu penyaluran subsidi energi.
“Saat ini teknologinya sudah ada. AI-nya bagus sekali, jadi bisa langsung diidentifikasi apakah mobil dengan pelat nomor ini layak menerima bensin jenis ini. Mobil ini layak, yang itu tidak, atau yang sejenis,” katanya. “Saya rasa ini akan berhasil.”
Sebelumnya pada Januari lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan skema baru penyaluran BBM bersubsidi akan segera diumumkan. Ia pun menyebutkan tiga rumusan penyaluran subsidi energi.
Pertama, mengalihkan subsidi bahan bakar minyak menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Kedua, memberikan subsidi untuk fasilitas umum. Ketiga, menerapkan skema kenaikan harga untuk barang-barang bersubsidi tertentu.
Namun, pada pertengahan Januari, Bahlil justru menyatakan sebaliknya. Skema baru penyaluran BBM bersubsidi belum akan diumumkan dalam waktu dekat karena data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait calon penerima subsidi belum jelas .
Ketua Umum Partai Golkar itu mencatat, data calon penerima masih tumpang tindih. Padahal, penyaluran subsidi harus tepat sasaran karena harus langsung ditujukan kepada yang berhak menerimanya. “Jadi, kita harus hati-hati dengan data,” katanya.