Business New City – Pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai langkah pemerintah menyerahkan proyek pembangunan infrastruktur kepada swasta bisa menjadi peluang berharga bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Setelah bertahun-tahun dibebani proyek besar pemerintah, kini BUMN Karya bisa fokus menyelesaikan kewajiban yang belum tuntas tanpa menambah beban baru.
“BUMN Karya telah melaksanakan proyek-proyek besar seperti jalan tol, bendungan, dan proyek Ibu Kota Negara (IKN) dengan tekanan yang luar biasa. Karena mereka bagian dari pemerintah, mereka tidak punya pilihan selain menjalankan instruksi,” kata Nirwono saat dihubungi pada Selasa, 21 Januari 2025.
“Dengan kebijakan ini, BUMN Karya akhirnya bisa bernapas lega. Mereka bisa fokus pada restrukturisasi dan perbaikan keuangan,” katanya.
Meski ini kabar baik bagi BUMN, Nirwono mengatakan kebijakan itu bisa merugikan dan membingungkan sektor swasta. Ia menjelaskan, mereka akan menghadapi setidaknya tiga kendala utama dalam proyek infrastruktur . Pertama, proses pembebasan lahan yang dulunya ditangani pemerintah. Kini, sektor swasta harus mengurus sendiri masalah itu.
“Kendalanya bukan hanya pembebasan lahan, tetapi juga dukungan pemerintah untuk mempercepat administrasi. Selama ini pemerintah hanya membantu menyelesaikan aspek administrasi. Kalau itu hilang, swasta harus bekerja ekstra,” katanya.
Kedua, durasi proyek infrastruktur yang panjang. Sektor swasta harus menghadapi risiko perubahan kebijakan pemerintah dalam siklus lima tahun. “Misalnya, kontrak jalan tol 20 tahun. Bagaimana jika kebijakan pemerintah berubah lima tahun kemudian? Itu risiko besar yang harus diperhitungkan oleh sektor swasta,” katanya.
Ketiga, kapasitas pembiayaan sektor swasta juga dipertanyakan. Proyek infrastruktur senilai triliunan rupiah memaksa sektor swasta bergantung pada pinjaman luar negeri. Utang jangka panjang belum tentu sejalan dengan pola pendapatan mereka.
Nirwono juga mengkritik euforia kalangan pengusaha dalam menyambut kebijakan tersebut. Menurutnya, hal itu menunjukkan kurangnya pemahaman mereka terhadap konsekuensi besar yang akan mereka tanggung. “Kemarin saya melihat banyak orang bertepuk tangan, gembira karena diberi kesempatan. Kalau dipikir-pikir, ini bukan kesempatan, tetapi beban,” kata Nirwono.
Lebih lanjut, Nirwono meragukan minat sektor swasta setelah menyadari beban yang begitu besar pasca menerima tawaran pemerintahan Prabowo untuk membangun infrastruktur. Ia mencontohkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan jalan tol di Sumatera yang hingga kini masih sulit dibangun. “Saya pesimis. Banyak jalan tol di Sumatera yang terputus. Belum lagi proyek lain seperti bendungan atau bandara baru. Siapa yang mau ambil risiko itu?” katanya.