Business New City – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik atau yang akrab disapa Ni Luh Djelantik mengatakan Bali tengah dalam kondisi darurat transportasi publik. Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan berbagai elemen masyarakat yang merasakan langsung manfaat dari hadirnya moda transportasi Bus Trans Metro Dewata (TMD) yang berhenti beroperasi sejak 1 Januari 2025.
“Trans Metro Dewata sebagai salah satu operator menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memiliki kendaraan pribadi, yang tidak bisa mengendarai kendaraan pribadi dan juga masyarakat lainnya dengan misalnya kondisinya salah satu semeton (saudara kandung) yang cacat, anak sekolah, mahasiswa, pedagang di pasar, pelaku UMKM,” ujar wanita yang akrab disapa Mbok Ni Luh tersebut kepada awak media usai Audiensi di Kantor DPD RI Provinsi Bali, Denpasar pada Jumat, 10 Januari 2025.
Ia mengatakan banyak sektor yang terganggu dengan tidak beroperasinya TMD ini. Oleh karena itu, ia menegaskan angkutan umum harus tetap beroperasi. “Angkutan umum harus tetap beroperasi, karena banyak sekali tempat nasi rakyat yang terganggu dari sana. Bagaimana kita bisa kejam, bagaimana pejabat bisa kejam atas nama tidak ada anggaran, pasti ada jalan,” kata Ni Luh Djelantik.
Ni Luh Djelantik juga menyoroti keterkaitan antara ketersediaan transportasi umum dengan aktivitas pariwisata di Pulau Dewata. “Karena Bali merupakan salah satu destinasi wisata favorit, bagaimana kita memposisikan Bali agar tetap menjadi destinasi wisata favorit wisatawan nasional dan internasional adalah dengan menyediakan fasilitas transportasi umum,” tuturnya.
Sebelumnya, bus merah tersebut berhenti beroperasi karena masalah anggaran. Bus TMD dengan enam koridor tersebut sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat, bukan Pemerintah Provinsi Bali, sementara anggaran untuk tahun 2025 menunjukkan bahwa dana yang tersedia tidak cukup untuk melanjutkan operasional. Alasan lainnya adalah masyarakat Bali dinilai masih kurang berminat menggunakan transportasi umum.
“Totalnya (kebutuhan dana) sekitar Rp90 miliar dengan pengelolaan koridor, operasional saja sekitar Rp82 miliar, APBN 2025 tidak menyiapkan sebanyak itu,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali IGW Samsi Gunarta seperti dilansir Antara, Senin, 30 Desember 2024.
Menyusul kabar penghentian operasional TMD, Dyah Rooslina, pembuat petisi di laman change.org berjudul Lanjutkan Operasional Bus Trans Metro Dewata Sebagai Angkutan Umum di Bali, mengatakan, pada kenyataannya angkutan umum masih sangat bisa diandalkan.
“Pada kenyataannya banyak sekali teman-teman yang tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga mereka mengandalkan mobilitas sehari-hari menggunakan transportasi ini, kemudian pedagang kaki lima, teman-teman disabilitas, lansia, tidak mungkin menggunakan kendaraan,” tutur Dyah.
Lebih lanjut, Dyah juga menyampaikan bahwa keberadaan Bus TMD dapat memberikan banyak manfaat seperti mengurangi beban biaya bagi pelajar yang sedang berpergian, mengurangi polusi serta meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas terutama bagi anak-anak yang berkendara di bawah umur dan belum memiliki SIM.
Ia pun menyoroti Bali yang saat ini sudah makin padat kendaraan, “Sudah macet banget, Bali kan pulau kecil, apa jadinya kalau tidak ada pembatasan kendaraan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dyah menyayangkan ketidakkonsistenan komitmen pemerintah untuk mendorong penggunaan angkutan umum dengan keputusan penghentian Bus TMD. “Pemerintah sendiri sudah mencanangkan mari kita kembalikan masyarakat ke angkutan umum untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi, tapi kenapa pemerintah sendiri tidak berkomitmen dengan keputusan seperti ini, seharusnya angkutan umum ditambah tapi malah dihentikan,” ungkapnya.
Sementara itu, kejelasan nasib TMD saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Namun, sebelumnya Gubernur Bali terpilih I Wayan Koster telah menyampaikan prioritasnya untuk menghidupkan kembali Bus Trans Metro Dewata atau TMD setelah diresmikan melalui pleno penetapan oleh KPU Bali.
“Bus, ya, prioritas,” kata Koster seperti dilansir Antara , Kamis, 9 Januari 2025.
Koster menilai Bus TMD harus tetap berjalan, namun operasionalnya harus ditinjau ulang karena jika dihidupkan kembali akan menjadi tanggung jawab daerah, bukan lagi pusat. “Kita ingin menghidupkannya kembali, namun akan ditinjau ulang lebih cermat, efektif, dan efisien dalam pelaksanaannya,” kata Wayan Koster.
Terkait cara pembayaran, Gubernur Bali terpilih itu menyampaikan gagasan untuk menanggung beban biaya secara bersama-sama, mengingat operasi TMD itu membutuhkan dana lebih dari Rp80 miliar, sehingga akan menjadi beban berat bagi provinsi apabila ditanggung sendiri.
Opsi pembagian beban biaya TMD juga diusulkan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mengingat angkutan umum ini melayani wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita), sehingga Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan bisa saling menanggung.