Business New City – Indonesia telah membatalkan usulan pemungutan retribusi pariwisata melalui tiket pesawat. Pelancong dapat bernapas lega karena hal ini berarti tidak akan ada beban tambahan pada harga tiket.
Kabar ini muncul setelah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menghadiri rapat internal bersama Presiden Joko Jokowi Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
“Itu hanya sekadar ide yang tidak ditindaklanjuti dan tidak ada pembahasan. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan biaya tiket pesawat yang dibebankan kepada wisatawan,” kata Sandiaga.
Ia menjelaskan, tanggapan masyarakat terhadap usulan awal tersebut telah ditanggapi oleh Presiden yang mengarahkan agar kementeriannya tidak membebani wisatawan dengan pungutan semacam itu.
Awal Mula Usulan Biaya Pariwisata
Sandiaga lebih lanjut menegaskan, wacana pungutan tersebut bukan berasal dari kementeriannya maupun Kementerian Perhubungan.
“Bisa kami katakan usulan itu bukan dari kami, bukan juga dari Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.
Sebelumnya, ia mengungkapkan, ide pemungutan retribusi pariwisata lewat tiket pesawat berawal dari surat yang beredar di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diketuai Luhut Binsar Pandjaitan. Surat tersebut mengundang berbagai pihak untuk membahas kemungkinan pungutan tersebut.
Dana Abadi Pariwisata
Dalam rapat internal tersebut, Sandiaga mengingatkan bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan pembentukan program Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF). Inisiatif ini akan didanai oleh dana abadi khusus sekitar Rp2 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang berpotensi menarik minat wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di destinasi wisata. “Jumlah awal yang disepakati adalah Rp2 triliun dan akan dikelola oleh Kementerian Keuangan mulai dari APBN 2025,” kata Sandiaga Uno.
Peluncuran dana abadi pariwisata ini, yang secara khusus ditujukan untuk membiayai acara pariwisata internasional, diharapkan pada bulan Agustus 2024.