Pemerintah Sebut Program Makanan Gratis Prabowo Dorong Optimalisasi Pangan Lokal

Business New City – Program Makanan Bergizi Gratis Presiden RI Prabowo Subianto atau yang disingkat dengan Program Makan Gratis, bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal, kata Pelaksana Tugas Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nunung Nuryantono. Hal itu disampaikannya dalam Forum Merdeka Barat 9 yang diikuti secara daring mulai Senin, 18 November 2024.

Ia mencatat, banyak daerah telah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan bahan pangan lokal dalam program pangan gratis. Selain itu, sampah rumah tangga juga dapat dimanfaatkan untuk membuat produk lain, seperti pupuk dan pakan ternak, melalui pendekatan berbasis masyarakat.

Nuryantono menegaskan, program makan gratis dan penanggulangan stunting saling berkaitan.

Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan program tersebut adalah percepatan ketersediaan data kelompok sasaran. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga terkait harus berkolaborasi untuk mengidentifikasi kasus stunting di daerah agar penanganannya lebih cepat.

Selain itu, katanya, pemerintah daerah memiliki peran strategis terutama dalam menggerakkan seluruh posyandu yang menjadi ujung tombak dalam memantau kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Ia menegaskan, program makan gratis tersebut tidak hanya menyasar pelajar, melainkan juga ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita.

Saat ini pemerintah tengah menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Stunting yang sedikit berbeda dengan strategi nasional sebelumnya yang menitikberatkan pada percepatan penanggulangan stunting.

Strategi nasional yang baru akan mencakup aspek pencegahan stunting, sehingga akan dikaitkan dengan program Makanan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu upaya pencegahan stunting.

Pemerintah juga akan menerbitkan regulasi baru yang merupakan revisi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting.

Strategi nasional yang baru ditargetkan selesai bulan ini sementara peraturan presiden yang baru ditargetkan selesai pada awal Januari 2025.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *